Mengenal lebih jauh tentang keamanan IT
MAKALAH UNAUTHORIZE ACCESS TO COMPUTER SYSTEM AND SERVIDE
TUGAS MAKALAH ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
Diajukan untuk memenuhi nilai tugas makalah semester 6
mata kuliah elearning Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi
Disusun oleh:
METODIUS DESTIAR WARUWU 12171026
MAULANA YUSUP 12170088
ARI RAMDANI 12170828
DODI PRAYOGA 12173754
ZAELANI 12170340
Program Studi Sistem Informasi Kampus Kota Bogor
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Bina Sarana Informatika
2020
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Makalah ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh nilai UAS pada mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi Komunikasi. Makalah ini berisikan tentang Unauthorized Access To Computer System And Service.
Kami menyadari banyak kekurangan terdapat didalamnya, namun semoga makalah ini bisa menjadi manfaat khususnya untuk ilmu Etika Profesi Teknologi Informasi Komunikasi. Dalam proses penyusunannya kami banyak dibantu oleh berbagai pihak guna mendorong kemajuan dan ketelitian. Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, membimbing, serta mendoakan untuk segala kebaikan penulis dalam penyususnan karya tulis ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca dan kepentingan ilmu EPTIK
DAFTAR ISI
KATA
PENGANTAR
DAFTAR
ISI
BAB
I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
BAB
II LANDASAN TEORI
II.1 Teori Cybercrime dan Cyberlaw
BAB
III PEMBAHASAN
III.1 ANALISA KASUS
BAB
IV PENUTUP
IV.1 Kesimpulan
IV.2 Saran
BAB I
PENDAHULUAN
Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui intenet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam.
Melalui dunia internet apapun dapat dilakukan.Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia.Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari, internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan unauthorized access to computer system and service kejahatan melalui jaringan internet.
Munculnya beberapa kasus di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer Komputer. Sehingga dalam kejahatan computer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki Komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain.
Adanya Unauthorized
access computer and service telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga
pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknoligi
computer, khususnya jaringan internet dan intranet.
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. TEORI
CYBERCRIME DAN CYBERLAW
2.1.1 Pengertian
Cybercrime
Cybercrime merupakan suatu perbuatan melawan hukun yang dilakukan pada teknologi internet, baik yang menyerang fasilitas umum maupun pribadi dengan maksud dan tujuan yang bermacam-macam, secara teknik tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi off-line crime, semi on-line crime, dan cybercrime.
Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, namun perbedaan utama antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik (internet).
Pada awalnya cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan komputer.
Menurut Mandell
dalam suhariyanto (2012:10) disebutkan ada dua kegiatan computer crime :
1. Penggunaan
komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembuanyian
yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan
atau pelayanan.
2. Ancaman
terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak,
sabotase dan pemerasan.
Pada dasarnya cybercrime meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi itu sendiri juga sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya.
A.
Karakteristik Cybercrime
Karakteristik
cybercrime yaitu :
1. Perbuatan
yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut dilakukan dalam
ruang/wilayah cyber sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang
berlaku.
2. Perbuatan
tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan
internet.
3. Perbuatan
tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial yang cenderung lebih
besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya
adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5.
Perbuatan tersebut sering dilakukan melintas batas negara.
B.
Bentuk-Bentuk Cybercrime
Klasifikasi
kejahatan komputer :
1.
Kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer.
2.
Kejahatan yang menyangkut program atau software komputer.
3. Pemakaian fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak
sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
4. Tindakan yang mengganggu operasi komputer.
5. Tindakan merusak peralatan komputer atau yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya.
2.1.2 Pengertian Cyberlaw
Hukum
pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindakan (prilaku)
seseorang dan masyarakat dimana akan ada sangsi bagi yang melanggar. Alasan
cyberlaw itu diperlunya menurut Sitompul (2012:39) sebagai berikut :
1. Masyarakat yang ada di
dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata yang memiliki
nilai dan kepentingan.
2. Meskipun terjadi di
dunia virtual, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam
dunia nyata.
Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya) yang umumnya diasosiasikan dengan internet.
Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya.
A. Ruang Lingkup
Cyberlaw
Jonathan
Rosenoer dalam Cyberlaw, the law of internet mengingatkan tentang ruang lingkup
cyberlaw diantaranya :
-
Hak Cipta (Copy Right)
-
Hak Merk (Trade Mark)
-
Pencemaran nama baik (Defamation)
-
Fitnah, Penistaan, Penghinaan (Hate Speech)
-
Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal Access)
-
Pengaturan sumber daya internet seperti IP-Address, domain name
-
Kenyamanan individu (Privacy)
-
Prinsip kehati-hatian (Duty Care)
-
Tindakan kriminal biasa menggunakan TI sebagai alat
-
Isu prosedural seperti yuridiksi, pembuktian, penyelidikan dll
-
Kontrak/transaksi elektronik dan tandatangan digital
-
Pornografi
-
Pencurian melalui internet
-
Perlindungan konsumen
- Pemanfaatan
internet dalam aktivitas keseharian seperti e-commerce, e-goverment,
e-education, dll.
B. Pengaturan
Cybercrimes dalam UUITE
Saat ini di Indonesia telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber, UU RI tentang Informasi dan Transaksi Elektronik no 11 th 2008 , yang terdiri dari 54 pasal dan disahkan tgl 21 April 2008, yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia Internet (siber), termasuk didalamnya memberi punishment terhadap pelaku cybercrime.
Rangkuman dari muatan UU ITE adalah sebagai berikut:
§ Tanda tangan
elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional
(tinta basah dan bermaterai). Sesuai dengan e-ASEAN Framework Guidelines
(pengakuan tanda tangan digital lintas batas)
§ Alat bukti
elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP
§ UU ITE berlaku
untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah
Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hokum di Indonesia
§
Pengaturan Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual
§ Perbuatan yang
dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37):
-Pasal
27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan)
-Pasal 28
(Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan)
-Pasal
29 (Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti)
-Pasal
30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking)
-Pasal
31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi)
-Pasal
32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia)
-Pasal
33 (Virus?, Membuat Sistem Tidak Bekerja (DOS?))
-Pasal
35 (Menjadikan Seolah Dokumen Otentik(phising?))
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Analisa Kasus
3.1.1. Motif Terjadinya
Unauthorized Access To Computer And Service
Adapun maksud atau motf pelaku untuk
melakukan kejahatan komputer berupa Unauthorized Access To Computer And Service
diantaranya :
1. Untuk sabotase ataupun pencurian
informasi data prnting dan rahasia
2. Mencoba keahlian yang mereka punya utuk
menembus suatu sistem yang memiliki tingkat protesi tinggi
3.1.2. Penyebab Terjadinya Unauthorized Access To Computer And Service
Dewasa ini
kejahatan computer kian marak, ada beberapa hal yang menyebabkan makin maraknya
kejahatan computer atau cyber crime diantaranya:
1. Akses
internet yang tidak terbatas
2. Kelalaian
pengguna computer
3. Mudah
dilakukan dan sullit untuk melacaknya
4. Para
pelaku umumnya orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan rasa ingin tahu yang
besar
Adapun
jenis-jenis Kejahatan computer atau unauthorized access to computer system and service banyak
jenisnya tergantung motivasidari pelaku tindak kejahatn computer tersebut,
seperti pembobolan kartu ATM,kartu kredit yang membuat nasabah menjadi was-was
akan keamanan tabungan merka. Penyebaran foto-foto syur pada jaringan internet
,dsb
3.1.3. Penanggulangan Unauthorized Access To Computer And Service
Untuk
menanggulangi kejahatan internet yang semakin meluas maka diperlukan suatu
kesadaran dari masing-masing negara akan bahaya penyalahgunaan internet. maka
berikut adalah langkah ataupun cara penanggulangan secara global :
1. Modernisasi hukum pidana nasional berserta
hukum acaranya diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan
kejahatan tersebut.
2. Peningkatan standar pengamanan system
jaringan computer nasional sesuai dengan standar internasional.
3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat
hukum mengenai upaya pencegahan, inventigasi, dan penuntutan perkara-perkara
yang berhubungan dengan unauthorized.
4. Meningkatkan kesadaran
warga Negara mengenai bahaya unauthorized dan pentingnya pencegahan kejahatan
tersebut.
5. Meningkatkan kerja sama
antar Negara dibidang teknologi mengenai hukum pelanggaran unauthorized.
Jadi Secara
garis besar untuk penanggulangan secara global diperlukan kerja sama antara
negara dan penerapan standarisasi undang-undang Internasional untuk
penanggulangan unauthorized.
3.1.4 Contoh Kasus
Pakar:
BI Waspada 'Joker', Pencuri 30 Juta Data Kartu Kredit, Jakarta,
CNN Indonesia -- Lembaga Riset & Keamanan Siber CISSReC meminta agar Bank
Indonesia (BI) waspada dengan keberadaan marketplace Joker
Stash yang secara khusus menjual informasi kartu kredit, data transaksi pemakaian kartu kredit dan
kartu debit.
Pratama Persadha pengamat
keamanan siber sekaligus Chairman CISSRec, menjelaskan BI harus waspada
karena pada Oktober 2019, sebagian besar data transaksi kartu yang dijual
adalah dari nasabah perbankan di India.
Pratama mengatakan data perbankan
dari India tersebut menandakan bahwa korban dari Joker Stash tak hanya data
warga Eropa dan Amerika Serikat.
Pada 27 Januari 2020, Joker Stach mengeluarkan
setidaknya 4 list data transaksi kartu kredit yang
diperkirakan berjumlah sekitar lebih dari 30 juta data transaksi. Diperkirakan
data yang dijual Joker Stash kali ini mencakup 40 negara di seluruh dunia dan
sebagian besar berasal dari transaksi di AS.
BAB IV
PENUTUP
IV.1 Kesimpulan
IV.2 Saran
Berkaitan dengan Unauthorized access computer and service tersebut maka perlu adanya upaya untuk pencegahannya, untuk itu yang perlu diperhatikan adalah :
1. Segera membuat regulasi yang berkaitan dengan Unauthorized access computer and service pada umumnya dan kejahatan pada khususnya.
2. Kejahatan ini merupakan global maka perlu mempertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan Unauthorized access computer and service.
3. Mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dalam hukum pembuktian
Komentar
Posting Komentar